Penyatuan Teks-Teks Pelajaran di Pakistan/ Apa Kata Syiah?

TEHERAN (IQNA) - Setelah afirmasi pelaksanaan rencana pemerintah Pakistan untuk menyatukan buku pelajaran sekolah oleh Allamah Tahir Ashrafi; Penasihat Khusus Perdana Menteri Pakistan untuk Urusan Agama dan Timur Tengah, para pemimpin Dewan Persatuan Muslim, salah satu partai Syiah terkemuka di Pakistan, telah menyatakan keprihatinan tentang rencana tersebut.

Menurut IQNA, pemerintah Pakistan berupaya untuk mengimplementasikan proyek "Teks Nasional Tunggal" di bawah slogan "Satu Buku untuk Satu Umat" di Pakistan sehingga para siswa di seluruh Pakistan dapat mengambil manfaat dari satu buku teks; Namun, pengabaian keyakinan Syiah dalam buku-buku pelajaran agama dan pendidikan Islam di SD, SMP, dan SMA di sekolah negeri dan swasta telah meningkatkan tingkat ketidakpuasan para ulama terkemuka Syiah.

Pemerintah bermaksud untuk menerapkan proses pelengkap dari rencana ini secara bertahap di seluruh Pakistan. Menurut rencana ini, buku pelajaran untuk semua sekolah negeri dan swasta akan sama dan, tidak seperti dulu, kali ini dalam bahasa Urdu. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengatakan bahwa menyatukan buku pelajaran dapat membantu mendidik generasi baru dan mendorong pertumbuhan intelektual dan kreativitas.

Murad Ross, di sisi lain; Menteri Pendidikan Punjab percaya bahwa tidak ada negara seperti Pakistan, anak-anak sekolah dasar tidak diajarkan dalam bahasa asing (Inggris) dan tindakan pemerintah daerah dalam menyatukan teks buku pelajaran akan menjadi revolusi budaya dan pendidikan di negara ini.

“Di semua sekolah di negara-negara maju, satu buku teks diikuti dalam bahasa negara itu, dan hanya di Pakistan beberapa buku pelajaran diajarkan di pusat pendidikan umum, terutama di pelbagai Negara bagian,” ucapnya.

Pemerintah Pakistan bermaksud untuk mengimplementasikan teks buku tunggal pada tahun 2022 di sekolah menengah pertama dan pada tahun 2023 di sekolah menengah atas.

Penentangan ulama Syiah

Ulama Syiah mengatakan siswa Syiah di Pakistan tidak harus belajar keyakinan Sunni di buku teks untuk mendapatkan nilai kelulusan. Pejabat pemerintah, di sisi lain, mengklaim diagendakan pandangan yang sama dari semua mazhab dalam buku pelajaran.

Allamah Maghsoud Dumaki; Juru bicara Dewan Persatuan Muslim mengatakan: “Jika tujuan mempersiapkan dan menyusun buku teks adalah untuk mengakhiri diskriminasi antara siswa kaya dan miskin di masyarakat, itu sangat menyenangkan, tetapi di samping itu sebaiknya di situ diprioritaskan pandangan dan pendapat sebuah mazhab Islam, sistem edukasi ini tidak dapat diterima.” (HRY)

4034205